Skripsi Sosial 8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kedudukan dan peranan pegawai adalah sangat penting dan menentukan dalam setiap negara, karena pegawai adalah tulang punggung dari pemerintah. Begitu pula dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peranan Pegawai Republik Indonesia adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara serta menjadi pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pegawai Republik Indonesia harus dibina sebaik-baiknya. Dalam masa demokrasi Liberal maupun dalam masa demokrasi terpimpin, pembinaan Pegawai Republik Indonesia sangat kurang, karena adanya permainan politik yang tidak wajar dari partai/golongan tertentu, sehingga menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di bidang kepegawaian.
Pada masa lampau masing-masing partai politik/golongan tertentu berusaha untuk mempengaruhi dan menarik kepegawaian untuk menjadi anggotanya, karena pegawai pada umumnya mempunyai jabatan atau kecakapan yang berpengaruh didalam masyarakat luas. Sebagai akibat permainan politik di bidang kepegawaian maka sering terjadi, bahwa diantara pegawai yang satu kantor tidak satu partai/golongan, terdapat suasana saling mencari kesalahan dan sulit menciptakan kerjasama dalam suatu unit organisasi demi kelancaran tugas. Akibat banyak pekerjaan menjadi terbengkalai atau sangat lambat pelaksanaannya, menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat. Akibat yang paling parah adalah timbulnya hirarkhi disiplin dan loyalitas ganda.
Kelompok pegawai yang mempunyai kapasitas yang tinggi daya kreasi yang besar serta daya prakarsa yang tinggi pula kepada mereka inilah diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dan mereka inilah yang dikembangkan karena mempunyai potensi yang mungkin belum tergali.
Sedangkan kelompok pegawai yang tidak terlalu senang memikul tanggung jawab yang kurang daya kreasinya yang inisiatifnya rendah. Pada mulanya setiap pegawai yang demikian ini tidak mungkin diberikan tanggung jawab apalagi wewenang yang besar karena mereka memerlukan bimbingan yang mantap serta pendidikan dan latihan yang intensif, sehingga pimpinan perlu melihat dan mempelajari dalam segi apa saja mereka ini masih dapat dikembangkan.
Secara implisit dalam prinsip ini termasuk pengertian bahwa kelompok pimpinan organisasi harus mengetahui kapasitas bakat dan potensi bawahannya agar usaha pengembangan mereka menjadi lebih terarah dan semakin efektif. Prinsip ini menjadi sangat penting untuk diterapkan kerana seperti diketahui organisasi modern yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin banyak memerlukan spesialisasi-spesialisasi, dimana spesialisasi merupakan suatu fakta yang berhasil dan telah terbukti. Pekerjaan yang sulit dapat dipisahkan dalam komponen-komponen yang relatif sederhana, masing-masing diselesaikan secara efektif oleh pegawai-pegawai yang mengkhususkan diri dalam satu operasi atau sekelompok operasi yang sama.
Pegawai yang bekerja pada pemerintah perlu terus dilatih dan dibina, agar pegawai yang bekerja benar-benar memenuhi standar kemampuan kerja yang sesuai dengan beban tugas yang dikerjakan.
Menurut Drs. Heidjrohman Ranupandojo dan Drs. Suad Husnan, MBA bahwa penentuan mutu pegawai ini menyangkut :
1. Rancangan dari pada jabatan
2. Studi terdapat tugas dan kewajiban suatu jabatan untuk menentukan kemampuan pegawai yang diperlukan bagi jabatan tersebut (1985:23).
Bagi seorang pegawai dalam meningkatkan kualitas diri perlu dilakukan melalui upaya pengembangan karir. Pengembangan karir ini mempunyai upaya-upaya pribadi seorang pegawai untuk mencapai suatu rencana karir. Kegiatan ini harus didukung oleh bagian kepegawaian. Pengembangan karir pegawai ini dapat dilakukan melalui prestasi kerja, disiplin, permintaan berhenti, kesetiaan organisasi dan kesempatan untuk tumbuh serta motivasi yang tinggi.
Bila pegawai meningkatkan kemampuan misalnya melalui program latihan, pengambilan kursus-kursus atau penambahan gelar maka berarti mereka memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh. Hal ini berguna baik bagi Bagian Kepegawaian dalam pengembangan sumber daya manusia internal maupun bagi pencapaian rencana karir pegawai.
Pada dewasa ini belum banyak dilakukan upaya pengembangan pegawai di lingkungan Instansi Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan sekolah-sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pegawai yang harus diambil kebijakan oleh pucuk pimpinan instansi pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan sekolah-sekolah agar para pegawai dapat bekerja dengan lebih efektif dan mampu memecahkan sendiri tiap ada persoalan pekerjaan yang sulit dipecahkan.
Keterlibatan manusia dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu biasanya diwujudkan dalam suatu hubungan yang bersifat formal hirarkis. Hubungan formal ini dimaksudkan untuk memungkinkan orang-orang yang terlibat untuk bekerja bersama-sama secara serasi.
Bagi Instansi Pemerintah dan sekolah-sekolah terus berupaya melakukan pengembangan sumber daya manusia baik jangka pendek, menengah maupun panjang melalui pengembangan pegawai yang ada sekarang, maka bagian kepegawaian mengurangi ketergantungan terhadap penarikan pegawai baru yang terlalu banyak. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan ini mencakup keusangan pegawai, perubahan-perubahan sosioteknus dan perputaran tenaga kerja. Untuk mengantisipasinya maka setiap pegawai perlu dilakukan program peningkatan mutu, sehingga pegawai nanti akan mampu meningkatkan kinerja terhadap tugas-tugas yang diberikan. Di samping itu akan bersaing secara sehat dalam menduduki jabatan tertentu yang masih lowong karena sebelumnya sudah dilakukan analisis pekerjaan serta peningkatan karir bagi pegawai tersebut.
Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk menyusun rencana karya ilmiah dengan judul “Upaya Peningkatan Mutu Pegawai pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya peningkatan mutu pegawai pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;
2. Bagaimana sumber anggaran dan besarnya anggaran yang diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pegawai pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Pada penulisan ini, tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui upaya peningkatan mutu pegawai pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;
b. Untuk mengetahui sumber dan besarnya anggaran yang diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pegawai pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima.
2. Kegunaan Penelitian
a. Dapat digunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijaksanaan oleh Instansi atau Jawatan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
b. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya apabila ingin mengadakan penelitian yang sama dengan permasalahan yang diteliti.
c. Dapat digunakan untuk keperluan dan pengembangan pengetahuan bagi yang membutuhkan, maka hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan informasi dan penelitian lanjutan, sehingga dapat mendukung kebenaran secara ilmiah.
D. Sistematika Pembahasan
Berangkat dari uraian rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat menguraikan gambaran penulisan yang akan di kemukakan pada sistimatika pembahasan sebagai berikut :
Bab pertama : Adalah bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika pembahasan.
Bab Kedua : Adalah bab tinjauan pustaka yang meliputi pengertian administrasi kepegawaian, mutu, prestasi kerja, kecakapan, sikap dan mental, dan kerangka pemikiran.
Bab Ketiga : Merupakan metode penelitian yang mengurai-kan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan responden, metode pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variabel serta metode analisis data.
Bab Keempat : Adalah bab deskripsi lokasi penelitian dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang upaya peningkatan mutu pegawai dan sumber anggaran yang diperlukan untuk mendukung program peningkatan mutu.
Bab Kelima : Adalah bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.