Skripsi Sosial 10

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Selanjutnya dengan memperhatikan peranan kesehatan, maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.
Salah satu bentuk upaya kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu adalah posyandu. Jumlah posyandu di Indonesia saat ini adalah 241.886 posyandu yang terdiri-dari :
1. Strata pranata 110.565 pos
2. Strata madya 79.088 pos
3. Strata purnama 43.276 pos
4. Strata mandiri 8.959 pos (profil kesehatan Indonesia, 1997)
Posyandu memadukan potensi petugas kesehatan, petugas sektor lain dan masyarakat. Posyandu sebagian dari pelayanan tingkat pertama, memungkinkan kontrak lebih luas antara petugas kesehatan dan petugas sektor pembangunan lainnya dengan masyarakat (Departemen Kesehatan RI, 1990).
Sehubungan dengan hal tersebut diperlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu yang disusun sebagai hasil kesepakatan bersama antara Mendagri, Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN Pusat dan Ketua Umum TP-PKK Pusat.
Karena posyandu ini melibatkan beberapa Instansi terkait maka untuk mengefektifkan koordinasi lintas sektoral dan lintas program dalam pembinaan posyandu dilakukan melalui kelompok kerja Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) (Kanwil Departemen Kesehatan Prop. Jawa Timur, 1991).
Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peranserta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dalam menyelenggarakan program kerjanya puskesmas harus melaksanakan beberapa asas antara lain asas peranserta masyarakat. Artinya, berupaya melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan program kerja tersebut. Bentuk peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat dikenal dengan nama posyandu (Azwar, 1996).
Berpegang pada prinsip pemikiran sistem, maka kemajuan-kemajuan upaya kesehatan dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan upaya sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu kerja sama intra sektor kesehatan dan antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor lain merupakan hal yang mutlak diperlukan dan harus diatur dengan sebaik-baiknya. Di samping itu pula upaya kesehatan sebagai salah satu faktor dari sistem kesehatan nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dengan demikian manajemen upaya kesehatan tidak saja perlu untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna upaya kesehatan namun juga diperlukan untuk dapat mempengaruhi dan mengkoordinasikan faktor-faktor tersebut untuk kepentingan upaya kesehatan itu sendiri (SKN, 1985 : 52 – 84).
Puskesmas Kota merupakan salah satu puskesmas yang terdapat di Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, perlu melaksanakan manajemen upaya pengembangan strata posyandu sebagai usaha kesehatan bersumber daya masyarakat di wilayah kerjanya. Namun melihat laporan tahunan tentang strata posyandu tahun 1993, 1994, 1995, 1996 dan 1997 menunjukkan masih banyaknya posyandu yang berada pada strata pratama dan madya, yaitu : (1). Tahun 1993 jumlah posyandu 43 pos yang terdiri-dari strata pratama 7 pos (16,28 %), strata madya 34 pos (79,07 %), strata purnama 2 pos (4,65 %) dan strata mandiri tidak ada, (2). Tahun 1994 jumlah posyandu 43 pos yang terdiri-dari strata pratama 4 pos (9,30 %), strata madya 37 pos (86,04 %), strata purnama 2 pos (4,65 %) dan strata mandiri tidak ada, (3). Tahun 1995 jumlah posyandu 43 pos yang terdiri-dari strata pratama 3 pos (6,97 %), strata madya 38 pos (88,37 %), strata purnama 2 pos (4,65 %) dan strata mandiri tidak ada, (4). Tahun 1996 jumlah posyandu 42 pos yang terdiri-dari strata pratama 3 pos (7,10 %), strata madya 39 pos (92,90 %), strata purnama dan strata mandiri tidak ada, (5). Tahun 1997 jumlah posyandu 36 pos yang terdiri-dari strata pratama 19 pos (52,80 %), strata madya 15 pos (41,7 %), strata purnama tidak ada dan strata mandiri 2 pos (5,5 %).
Peningkatan strata posyandu dari tahun 1993 sampai tahun 1995, dari strata madya ke strata purnama hanya 2 pos (4,65 %), sedangkan peningkatan dari strata purnama ke strata mandiri tidak ada. Selanjutnya pada tahun 1996 sampai tahun 1997 peningkatan strata posyandu yaitu dari strata madya ke strata purnama tidak ada dan dari strata purnama ke strata mandiri hanya 2 pos (5,5 %). Dengan demikian keadaan strata posyandu mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 hanya 2 pos yang stratanya meningkat dari strata madya ke purnama yaitu terjadi tahun 1993 sampai 1995 dan strata purnama ke strata mandiri terjadi tahun 1996 sampai tahun 1997.
Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa perkembangan strata posyandu khususnya dari madya ke purnama atau mandiri sangat minim. Inilah yang selanjutnya diajukan sebagai masalah dalam penelitian ini.
Persentase peningkatan strata posyandu yang sangat rendah ini kemungkinan antara lain disebabkan karena tidak adanya koordinasi dan penggerak.
Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jelasnya koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi), dan dilaksanakan secara serasi dan simultan (sinkronisasi) dari seluruh tindakabn yang dijalankan oleh organisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 9Lembaga Administrasi Negara, 1980:4).
Adapun upaya penggerakan dilaksanakan melalui koordinasi dan supervisi. Khususnya di daerah NTB upaya penggerakan sangat penting untuk dilaksanakan tanpa meninggalkan budaya setempat, karena menurut pengamatan dan pengalaman peneliti sistem maupun motivasi tenaga kerja termasuk tenaga kerja di bidang kesehatan masih perlu mendapat perhatian serius.
Lambannya perkembangan strata posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kota dan sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strata posyandu tersebut. Karenanya dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan pelaksanaan kegiatan posyandu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut.
Sehubungan dengan hal itu pula, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal dengan mengangkat judul “Analisis Pelaksanaan Kegiatan Posyandu di Puskesmas Kota Kabupaten Dompu”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang ini, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut:
1. Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kota?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan strata
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Pada rencana penulisan ini, yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Dompu;
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan strata posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Dompu.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan acuan atau infomasi bagi peneliti lainnya bila ingin mengangkat permasalahan yang sama.
b. Sebagai tolak ukur bagi instansi atau bagian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan, sehingga perkembangannya dapat dipertahankan dan lebih meningkat lagi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
c. Dapat dijadikan sebagai data yang akurat dan cukup ilmiah bagi instansi atau bagian yang bersangkutan untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut.
D. Sistimatika Pembahasan
Lebih lebih terarahnya penulisan ini maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan secara jelas makna dari judul yang diangkat, sehingga pembahasan dalam penulisan ini nantinya tidak terjadi kesalahan penafsiran.
Bab Pertama : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistimatika Pembahasan.
Bab Kedua : Adalah bab Tinjauan Pustaka yang meliputi pengertian pelaksanaan, posyandu, koordinasi, motivasi dan komunikasi, pentingnya koordinasi, tujuan dan sasaran posyandu, strata posyandu dan kerangka pemikiran.
Bab Ketiga : Adalah bab Metode Penelitian yang menguraikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel dan Responden, Metode Pengumpulan data, Identifikasi dan Devinisi Operasional Variabel serta Metode Analisis Data.
Bab Keempat : Merupakan bab deskripsi obyek penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang menguraikan tentang kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu di wilayah kerja.
Bab Kelima : Adalah bab penutup yang menjelaskan tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran yang sederhana